Dalam audiensi tersebut, mereka melampirkan empat tuntutan yang harus dipertimbangkan oleh para anggota dewan beserta Pemerintah Kabupaten Malang. 4 poin tuntutan tersebut diantaranya, Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mengkaji ulang serta memberikan solusi pasca ditutupnya lokalisasi tersebut.
Selain itu mereka menuntut agar Pemerintah setempat memberikan kemudahan proses perijinan alih fungsi lokalisasi menjadi tempat yang lebih produktif, dan tuntutan terakhir mereka meminta agar DPRD dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus H-I-V/AIDS yang merupakan salah satu dampak dari penutupan lokalisasi//
“Kami sementara ini akan menampung aspirasi serta memfasilitasi dari kesepakatan hasil audiensi,” ujar Miskat Bayu Anggun/ (Fraksi Golkar).
Di Kabupaten Malang sampai saat ini terdapat 7 lokalisasi yang tersebar dengan total 385 pekerja seks komersial serta 99 mucikarI, dan menurut kesepakatan sebelumnya pada 28 November 2014 mendatang ketujuh lokalisasi tersebut akan resmi ditutup.