Melihat kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo tetap menginstruksikan kepada BPLS untuk mengerjakan normalisasi tanggul dengan mengerahkan alat berat BPLS.
Namun hal berbeda saat melihat kenyataan di lapangan, alat berat penyedot lumpur milik BPLS ternyata masih berhenti dan tidak melakukan aktifitas apapun.
Saiful Illah (Bupati Sidoarjo) menyayangkan sikap warga korban lumpur yang tidak memperbolehkan BPLS untuk melakukan aktifitas normalisasi padahal tanggul titik 21 kondisinya sudah sangat kritis.Bupati Sidoarjo berjanji akan memperjuangkan nasib korban lumpur dengan bertemu Menteri PU di Jakarta pada tanggal 9 September.
Sementara itu, warga korban lumpur lapindo di dalam peta area terdampak tidak terlalu yakin dengan usaha kepala daerah Sidoarjo untuk memperjuangkan nasib mereka. Korban lumpur merasa sudah bosan dengan janji-jani para kepala daerah namun kenyataannya hingga kini belum ada solusi yang saling mengunntungkan kedua belah pihak.
Hingga saat ini warga korban lumpur menunggu hasil keputusan Dewan Pengarah dan Menteri PU terkait pelunasan ganti rugi korban lumpur. Apabila hasil pertemuan tersebut tidak memuaskan warga korban lumpur akan melakukan aksi demo yang lebih besar di tanggul lumpur.