Tidak heran jika warga menghentikan aktivitas pekerjaan B-P-L-S dengan memblokir semua pintu masuk Lumpur Lapindo. Hingga akhirnya seluruh alat berat yang ada di dalam lokasi penampungan lumpur berhenti total dan berdampak pada meluapnya volume lumpur di kolam penampungan.
Bupati Sidoarjo meminta agar Pemerintah Pusat segera mengambil alih masalah sisa ganti rugi bagi warga Korban Lumpur.
Menjelang tahun KE-8 pasca meluapnya Lumpur Lapindo, ketidak jelasan sisa pembayaran ganti rugi bagi warga korban Lumpur masih menjadi persoalan utama. Sebanyak 786 Milyar Rupiah hutang ganti rugi yang masih menjadi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya.
Bupati Sidoarjo, akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat, agar korban lumpur bisa segera mendapatkan pelunasan dari PT. Minarak Lapindo Jaya dan bukan hanya janji belaka.